undang undang no 18 tahun 2012. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . undang undang no 18 tahun 2012

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem. Simpanan wajib c. 2 Tahun 2020 . 18 Tahun 1965 ini merupakan gabungan dari segala pokok-pokok (unsur-unsur) pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan yang ada sebelumnya. Republik Indonesia Tahun 1945. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. melanggar undang-undang No. Edisi 1. 18 Tahun 2012 tentang. Amar Putusan: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Subjek. ASAS DAN TUJUAN 3. 2012. 1. INDUSTRY. KESEHATAN JIWA. 8, LN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Pasal 136 UU No. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari. Tipe Dokumen. sehat jasmani dan rohani; d. Pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Undang-Undang PPMI sebenarnya paralel dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi . I. NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 53, TLN No. NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Posted on 2 Februari 2012 | 10 Komentar. 12. tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh. Salah satu produk hukum yang hendak diundangkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 3. Learn more. UU NOMOR 18 TAHUN 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2012/No. Di Indonesia, khususnya pada anak-anak, masih mengalami masalah1990 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20. Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. Menurut Undang-Undang No. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, lihat di sini. Adapun tujuan dari pengawasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ini adalah: a. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. Penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diinisiasi DPR RI dengan menggunakan hak inisiatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. ID – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan setelah Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar, maka Undang-undang ini disusun untuk. Spesifikasi Penelitian : Penelitian ini berusaha tidak hanya memberikan deskripsi tentang “Implementasi dan atau penerapan Undang Undang Nomor. Ketentuan mengenai peristiwa keveteranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan: Peraturan BPOM No. Sejak disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,. Pasal 196, 197, 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-Pro Justitia P18/P19--2-/2014: ATS Serum Palsu: Resisten terhadap golongan bakteri tertentu:. PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019. Undang-undang (UU) No. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya. NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA . Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 2, Desember 2012 Peran seorang advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 188 . Penetapan Presiden No. Undang-undang Nomor 1 Drt. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ketahanan. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);9. Sedangkan dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826). Undang-undang (UU) NO. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan adalah dokumen resmi yang mengatur syarat dan ketentuan pencantuman informasi pada kemasan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Pangan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tipe Dokumen. kondisi kejiwaan; dan b. 54, TLN NO. Dana cadangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pangan (English Version) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah “ kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin. Perda 2012 Kota Palu, Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur: 9 a. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dijadikan regulasi acuan dalam menyusun program Ketahanan Pangan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 18 Tahun 1961 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 18, 2012). Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 13. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik. 5360, LL SETNEG: 58 HLM. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2012. Hal lain yang menjadi titik perhatian dalam. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713); 10. Dalam perundang-undangan. 2012. Undang-Undang PPMI sebenarnya paralel dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi18. 11, LN. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. ABSTRAK: bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. METADATA PERATURAN. 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gi zi, setiap pangan . Tipe Dokumen. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN I. 2019. 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 (UU/2019/18) (2019)tentang Pesantren. UU No. Pangan. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UU ini mencabut UU No. Kdi Kesatu: Pasal 204 ayat (2) KUHP Kedua: Pasal 146 huruf a jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ketiga: Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang. Ketersediaan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan. pdf - Google Drive. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 816-828 . KETENTUAN PENUTUP. May 23, 2017. AD Premier 9th floor, Jl. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dijadikan regulasi acuan dalam menyusun program Ketahanan Pangan. Mempunyai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran. Undang-undang (UU) No. Nomor HK. Penggeledahan badan adalah tindakan. 18 tahun 2012 tentang pangan merupakan undang-undang yang dalam pasal-pasalnya menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki akses dengan pangan. 000,00 (dua puluh miliar rupiah). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30. 82 4 (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang. Request a review. bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah. Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 110: Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk 9 Ibid, hal. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. Pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang pelaku usaha pangan akibat melakukan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelanggaran seperti menimbun atau perlu diterapkan sesuai dengan menyimpan pangan pokok melebihi peraturan perundang-undangan yang jumlah maksimal, maka pelaku usaha berlaku. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. tahunnya pada tahun 2014 produksi padi 313. 9. Open navigation menu. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; Mengingat: 1. PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. U. Indonesia, Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5426, LL SETNEG: 16 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Undang-undang (UU) No. Pangan. a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM I. Peraturan Menteri dalam Negeri no 10/2017 tentang Hasil Pemetaan urusan dan beban pemerintah daerah d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. telah terbit peraturan menteri perindustrian nomor 7 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan industri menengah melalui dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2023; telah terbit peraturan menteri perindustrian nomor 8 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perindustrian2009). Undang-undang (UU) NO. 4. Status: BERLAKU. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 3. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gi zi, setiap pangan . portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Peraturan Pemerintah No. Download : PP-pengamanan-mantan-pres-dan-wakil-pres 19. Undang-undang (UU) No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2012. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2012. Kondisi saat ini di Indonesia, khususnya pada anak-anak, masihNOMOR 18 TAHUN 201. 5336 2 Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai31 33 Susanty, Ade Pratiwi. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1965. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal. Sebenarnya PP nomor 28 tahun 2004 memberikan regulasi yang cukup lengkap namun setelah terbitnya Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan maka dibuatkan diterbitkan PP nomor 86 tahun 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 18, LN. 18, LN. 2020/NO. Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dengan UU No. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pertimbangan UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, adalah: bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Th. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara. Download Free PDF View PDF. 242, TLN NO. Ketahanan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.